Garis pantai utara Pulau Jawa (Pantura) bukan hanya jalur ekonomi vital, tetapi juga rumah bagi jutaan penduduk, wilayah pertanian pesisir, dan ekosistem laut yang kaya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini menghadapi krisis pesisir yang semakin parah, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, tenggelamnya daratan, hingga hilangnya mata pencaharian nelayan. Di balik bencana ini, tersimpan masalah mendalam: hilangnya tutupan mangrove dan lemahnya pengelolaan kawasan pesisir.
Pantura Jawa: Wilayah Rentan yang Terabaikan
Pantura Jawa, yang mencakup wilayah pesisir dari Cirebon hingga Surabaya, mengalami kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia. Peningkatan muka air laut, penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, serta pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan membuat banyak wilayah pesisir kehilangan garis pantainya secara permanen.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa laju abrasi di Pantura dapat mencapai 1,5–2 meter per tahun di beberapa lokasi. Di Demak, Jawa Tengah, lebih dari 5.000 hektare daratan telah hilang sejak awal 2000-an. Bahkan, beberapa desa seperti Bedono kini nyaris sepenuhnya tenggelam, menyisakan rumah-rumah kosong yang terendam laut.
Mangrove: Pertahanan Alami yang Terlupakan
Di tengah krisis ini, mangrove—atau bakau—seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi pesisir. Akar mangrove yang kuat menahan sedimentasi, meredam gelombang laut, dan mencegah abrasi. Selain itu, mangrove menyimpan karbon dalam jumlah besar, mendukung perikanan, dan menjadi habitat penting bagi burung dan biota laut.
Sayangnya, lebih dari 50% hutan mangrove di Pantura telah hilang, utamanya akibat:
-
Konversi lahan mangrove menjadi tambak intensif
-
Perluasan kawasan industri dan pelabuhan
-
Pembangunan pemukiman dan infrastruktur tanpa perencanaan berbasis ekologi
Tanpa mangrove, pantai dibiarkan terbuka dan rentan terhadap terjangan gelombang, menyebabkan kerusakan yang semakin luas setiap tahun.
Solusi: Rehabilitasi Mangrove dan Kerja Sama Multi-Stakeholder
Mengatasi krisis pesisir Pantura tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama multi-stakeholder yang melibatkan:
-
Pemerintah pusat dan daerah, untuk menyusun kebijakan tata ruang pesisir berbasis risiko bencana dan ekologi.
-
Masyarakat lokal, terutama petani tambak dan nelayan, untuk menjadi pelaksana utama rehabilitasi dan pelestarian mangrove.
-
Akademisi dan lembaga riset, seperti IPB University, untuk menyediakan data ilmiah dan solusi berbasis sains.
-
Sektor swasta dan pelaku industri, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka (CSR).
-
Organisasi masyarakat sipil dan LSM lingkungan, untuk melakukan edukasi, advokasi, dan pendampingan lapangan.
Upaya rehabilitasi mangrove juga perlu diikuti oleh pendekatan nature-based solutions, seperti:
-
Penanaman mangrove secara bertahap dengan spesies asli dan sesuai tipe habitat
-
Restorasi secara pasif dengan mengembalikan pola aliran air alami
-
Integrasi tambak lestari (silvofishery) agar keberlanjutan ekonomi dan ekologi berjalan seiring
Belajar dari Praktik Baik
Beberapa daerah telah menunjukkan hasil positif:
-
Di Desa Timbulsloko, Demak, komunitas lokal bekerja sama dengan akademisi dan NGO untuk menanam ribuan mangrove, membangun jalan kayu ramah lingkungan, dan menciptakan kawasan wisata edukatif berbasis konservasi.
-
Di Indramayu dan Subang, penanaman mangrove berbasis gotong royong mulai mengurangi abrasi, bahkan menarik kembali spesies burung dan ikan ke wilayah yang sebelumnya rusak.