Calendar

Last month March 2017 Next month
S M T W T F S
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31
Members : 7758
Content : 289
Web Links : 4
Content View Hits : 191351
We have 131 guests online
Peringatan Dini Tsunami Akibat Gempa 7,3 SR Halmahera dan Sekitarnya PDF Print E-mail
Written by Admin PSB   

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa 7,3 SR. Informasi pusat gempabumi terjadi pada hari ini (15/11), pukul 09.31 WIB, dengan kedalaman 48 km. Lokasi berada di utara Laut Maluku yaitu di 158 km TImur Laut Bitung atau 160 km Barat Laut Ternate. Gempabumi terjadi pada 15 November 2014


Evaluasi berdasarkan potensi terjadi tsunami di wilayah: 
1. MALUT Halmahera SIAGA.
2. MALUT Halmahera-Utara SIAGA.
3. MALUT Kepulauan Sula SIAGA.
4. SULUT Bolaangmongondow Bagian Selatan SIAGA.
5. SULUT Kepulauan Sangihe SIAGA.
6. SULUT Kepulauan Talaud SIAGA.
7. SULUT Minahasa Bagian Selatan SIAGA.
8. SULUT Minahasa-Selatan Bagian Selatan SIAGA.
9. SULUT Minahasa-Utara Bagian Selatan SIAGA.
10. SULUT Minahasa-Utara Bagian Utar SIAGA.
11. GORONTALO Gorontalo Bagian Utara WASPADA.
12. MALUKU Buru WASPADA.
13. MALUKU Seram-Bagian-Barat WASPADA.
14. MALUT Halmahera-Selatan WASPADA.
15. MALUT Kota-Ternate WASPADA.

Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang berada pada status "Awas"diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Status "Siaga"diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Status "Waspada" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.

Kondisi mutakhir menunjukkan gempa terasa kuat di Sitaro. Masyarakat berhamburan keluar. Belum ada informasi korban maupun kerugian.

Posko BNPB masih melakukan pengecekan di BPBD terdampak. Kepala BMKG telah melaporkan kepada Kepala BNPB. Kepala BNPB telah menginstruksikan agar Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disiapkan beserta pesawat terbang dan logistik. Pendataan terus dilakukan dan akan disampaikan jika ada perkembangan lebih lanjut.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
Last Updated on Saturday, 15 November 2014 09:15
 
Awas, Puting Beliung Terus Mengancam! PDF Print E-mail
Written by Admin PSB   
12 November 2014 10:06 WIB
Share
Tweet

JAKARTA - Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan pada Desember 2014. BMKG memprediksi musim penghujan mundur satu bulan, yang seharusnya sudah mulai pada November 2014 ini. Diperkirakan musim hujan normal.

Selain, banjir dan longsor yang akan mengancam. Ancaman puting beliung perlu diwaspadai. Tren bencana puting beliung terus meningkat signifikan di Indonesia. Dalam kurun tahun 2003 hingga 2013 kejadian puting beliung meningkat 1.577%. Dampak yang ditimbulkan 303 orang meninggal, 252.877 orang menderita, 29.108 rumah rusak berat, 13.184 rumah rusak sedang, 89.576 rumah rusak ringan, dan ratusan fasum rusak.

Berbeda dengan bencana lain, seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, yang lokasinya mudah dikenali. Daerah rawan puting beliung sulit dikenali karena terkait dengan dinamika atmosfer. Waktu kejadiannya pun juga tergantung pada kondisi atmosfer lokalnya. Misal, puting beliung yang menerjang Kab Magelang pada Selasa (11-11-2014), diawali mendung tebal pukul 14.00 Wib, namun hujan deras disertai puting beliung berlangsung pada pukul 24.00 Wib. Dampaknya, 4 orang luka ringan dan 396 rumah rusak di 7 kecamatan. Di Boyolali, puting beliung pada 7-11-2014 pukul 15.00 Wib menyebabkan 1.578 rumah rusak meliputi 280 rusak berat, 357 rusak sedang, dan 941 rusak di ringan di 4 kecamatan.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada. Puncak puting beliung diperkirakan pada November 2014 hingga Januari 2015 sesuai pola hujannya. Pola hujan di Indonesia ada 3 tipe yakni monsunal, ekuatorial, dan lokal. Sebagian wilayah Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalsel dan Kalteng memiliki tipe hujan monsunal, dimana puncak hujan pada Januari. Di Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Kalbar, Kaltim, Sulawesi, Malut dan Papua memiliki tipe hujan ekuatorial, puncaknya November. Sedangkan di Maluku dan Sorong Papua Barat tipe lokal puncak Juni-Juli. (stp)

Last Updated on Saturday, 15 November 2014 02:35
 
SERAH TERIMA “RAHASIA MERAPI” BADAN GEOLOGI KE BNPB PDF Print E-mail
Written by Admin PSB   

OLEH ADMIN • 28 February 2013 16:00

 

Serah terima hasil kegiatan Siaga Darurat Lahar Dingin G. Merapi oleh Badan Geologi ke BNPB yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tekhnologi Kegunungapian (BPPTK) pada Rabu, 27 Februari 2013 berjalan dengan lancar. Tampak hadir pada acara tersebut perwakilan BNBB oleh Sekretaris Utama BNPB dan Deputi 1 Bidang Kesiapsiagaan, Kepala Badan Geologi KESDM, Kepala BPPTK. Kepala TPT RR Merapi wilayah DIY dan Jateng, TIM Teknik Geodesi UGM, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten.

Drs. Subandriyo selaku Kepala BPPTK pada kesempatan tersebut menyampaikan sambutan dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia menyimpulkan secara umum semua kegiatan siaga darurat menghadapi ancaman lahar dingin G. Merapi pasca erupsi 2010 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun ringkasan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berkat kerjasama antara BNPB dan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) ini adalah sebagai berikut:

  1. Citra LiDAR G. Merapi
    Citra ini beresolusi 0.3M2 seluas 53.000 Ha dengan peta turunan berupa peta DEM (Digital Elevation Model) dan Peta Tutupan Lahan.

  2. Early Warning System
    Telah dibangun Sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) lahar di sungai-sungai utama berhulu di G. Merapi meliputi K. Woro, K. Gendol. K. Kuning, K. Boyong/K. Code, K. Krasak, K. Putih, K. Senowo, K. Apu, K. Putih. EWS lahar Merapi dilengkapi sensor hujan, kamera dan geophone/AFM (acoustic flow monitor) yang mendeteksi getaran akibat aliran lahar. Sistem bekerja secara real_time, dimana data ditrasmisikan secara on line ke kantor BPPTK, BNPB Jakarta, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Magelang.

  3. Analisis Risiko Bencana G. Merapi
    Hasil analisis risiko bencana G. Merapi telah dibuat hingga skala dusun yang disajikan dalam bentuk peta kerentanan, peta ancaman, dan peta risiko di setiap kabupaten. Disamping itu, sudah terbangun data base faktor-foktor kerentanan dan risiko yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di dalam penanggulangan bencana G. Merapi.

  4. Penguatan Kapasitas Masyarakat
    Telah dilakukan wajib latih penanggulangan bencana di 40 dusun rawan bahaya lahar, dengan menghasilkan Prosedur Tetap (Protap) Dusun.

  5. SIKAD Merapi
    Dalam rangka peguatan sistem komunikasi, telah dibangun Sistem Komunikasi Kebencanaan Desa (SIKAD) Merapi, yaitu sistem komunikasi interaktif menggunakan sarana teknologi informasi untuk menjangkau desa-desa, khususnya yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi publik. Saat ini telah dibangun SIKAD di 8 desa yaitu  Desa Sukorini, Desa Sindumartani, Kepuharjo, Glagaharjo (Kabupaten Sleman), dan Desa Sirahan, Desa Jumoyo, Desa Tamanagung (Kabupaten Magelang) serta Cokrodiningratan (Kota Yogyakarta).

  6. Kegiatan Public Outreach
    Telah dibuat 5 seri film untuk penyuluhan kebencanaan G. Merapi, leaflet dan sticker pesan kewaspadaan terhadap bencana serta sebuah buku kesaksian para siswa dan guru ketika terjadi letusan G. Merapi yang disebarluaskan ke masing-masing sekolah di sekitar Merapi.

  7. Bantuan Peralatan PRB
    Telah diserahkan bantuan perlengkapan peralatan pelatihan penanggulangan bencana di SMA Negeri 2, Klaten dalam rangka membangun Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana (SWALIBA).

 

Dr. Ir. Istarno, salah satu TIM dari Teknik Geodesi UGM mengatakan, dalam program Risk Analysis, Hazard Assessment, Information based on warning system and communities Awereness of Merapi yang kemudian disingkat RAHASIA Merapi, telah mencakup semua sendi yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana  G. Merapi. Hasil analisis risiko dapat digunakan sebagai kontrol efektivitas upaya pengurangan risiko oleh para pemangku kepentingan. Disamping itu, data base elemen risiko yang ada, bila di update secara reguler, dapat digunakan untuk assessment kerugian secara cepat untuk menyusun rencana pemulihan apabila bencana erupsi terjadi di masa mendatang. Ia juga menambahkan di kalangan akademisi, data-data ini juga telah dimanfaatkan oleh mahasiswa baik mahasiswa S1, S2, maupun S3 dalam penelitian-penilitian kegunungapian, khususnya G. Merapi.

Menurut Dr. Ir. R. Sukhyar, kepala Badan Geologi KESDM, pemerintah mempunyai bargaining position dalam hal pemanfatan teknologi dalam pengurangan risiko bencana. Dengan teknologi yang baik, penginformasian dan pensosialisasian yang baik atas barang-barang yang telah dihasilkan, maka dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari sebuah kejadian bencana. Barang-Barang yang dihasilkan saat ini dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan mulai dari  BPBD, akademisi, hingga Penambang Galian C di G. Merapi. Sukhyar juga menjelaskan, kegiatan yang telah dilakukan ini menjadi bukti bahwa BNPB telah berhasil menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti unsur-unsur pengarah baik dari Badan Geologi, perguruan tinggi, Kementerian PU, lembaga-lembaga penelitian ilmu kebumian untuk memberikan informasi kebencanaan yang terbaik  kepada masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Ir. Fatchul Hadi, Dip. HE selaku Sekretaris Utama BNPB ikut menyampaikan bahwa barang-barang yang telah dihasilkan seperti LiDAR G. Merapi merupakan aset tidak berwujud yang sangat bernilai untuk pengurangan risiko bencana. Ia juga mengatakan pemetaan LiDAR bisa dijadikan sebagai salah satu data base gunungapi.

“BNPB akan berusaha agar kegiatan serupa bisa dilanjutkan untuk gunungapi lain di luar G. Merapi yang mempunyai potensi meletus besar dengan risiko sangat tinggi seperti G. Agung, di P. Bali dan G. Galunggung di Jawa Barat” ucapnya. Sebelum acara tersebut ditutup, Fachtul Hadi menghimbau kepada Seluruh BPBD baik Kabupaten maupun provinsi dapat mensosialisasikan barang-barang tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Yorsi Nuzulia

Staff MONEV dan Pelaporan TPT RR MERAPI DIY dan JATENG

Ssumber:bnpb.go.id

Last Updated on Monday, 04 March 2013 04:05
 
BNPB DAN 12 PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA TANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA PENGURANGAN RESIKO BENCANA PDF Print E-mail
Written by Admin PSB   

OLEH ADMIN • 02 April 2013 11:15

BNPB mengundang 12 perguruan tinggi di Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahamn sebelumnya. 12 Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, ITB, IPB, UGM, UPN Veteran, Universitas Diponogoro, Iniversitas Airlangga, ITS, Universitas Udayana dan Universitas Hassanudin. Penandatangan tersebut dilakukan dalam acara Rapat Kordinasi Kegiatan Kajian Perguruan Tinggi di Hotel Milenium pada tanggal 1-2 April 2013.  Selain itu acara ini juga dihadiri oleh eselon 2 dari kedeputian BNPB.

Sekretaris Utama Ir.Fachtul Hadi, Dipl. H.E menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan rakor yang melibatkan Perguruan Tinggi di Indonesia “ BNPB masih membutuhkan ilmu dari perguruan tinggi di Indonesia sehingga BNPB tidak akan kekosongan ilmu” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya Master Plan Tsunami yang telah disusun BNPB dan mengharapkan bahwa Master Plan tidak hanya mengenai tsunami tapi juga master plan mengenai  gunung api dan juga longsor karena letak Indonesia yang berada di daerah kawasan rentan bencana.

Penjelasan Umum Kegiatan Kajian Perguruan Tinggi 2013 merupakan paparan dari Deputi  Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang disampaikan oleh Direktur Pengurangan Resiko Bencana Lilik Kurniawan, ST, M.Si. Paparan difokuskan pada tahun 2013 ini pengumpulan naskah akademik dari 12 perguruan tinggi di Indonesia kemudian pada tahun 2014 diolah menjadi Master Plan bencana kemudian menjadi Renas 2015-1019. Format Master Plan Bencana yaitu pendahuluan, Kajian Resiko bencana diprioritaskan perprovinsi, permasalahan, tantangan dan peluang serta program(pra, saat, pasca) nasional, provinsi, kabupaten/kota serta komunitas. Rencana aksi pertahun serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan juga merupakan hal penting yang ada dalam naskah akademik master plan tersebut. Tim Naskah Akademik terdiri dari tim substansi, tim penyusun, tim asistensi dan tim administrasi.

Sumber: bnpb.go.id

 
NOTA KESEPAHAMAN KKP DENGAN BNPB PDF Print E-mail
Written by Admin PSB   

OLEH ADMIN • 26 February 2013 09:59

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo menandatangani Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini memiliki peran  penting karena
telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.24 tahun 2007 sebagai sebuah Badan yang menangani penanggulangan bencana secara nasional, bukan hanya pada saat terjadinya bencana melainkan juga mempersiapkan kebijakan di masa pra dan pasca bencana serta melaporkannya secara langsung kepada Presiden RI. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan "Kami jelas memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi hal tersebut, terutama dengan BNPB yang sudah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penandatanganan nota kesepahaman ini, KKP dan BNPB dapat bersinergi lebih kompak dan harmonis, sehingga semakin meningkatkan kinerja untuk mendukung visi dan misi masing-masing instansi,” ucapnya."Kerjasama ini penting untuk upaya rehabilitasi dan penanganan terhadap bencana alam di wilayah pesisir" jelasnya.
KKP jelas Sharif, memiliki Unit Kerja Eselon I yang menangani pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar di Indonesia. Fungsi tersebut, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP berusaha merealisasikan melalui program yang berkaitan dengan konservasi, penataan ruang, rehabilitasi pulau termasuk juga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain masalah pengelolaan, dilakukan juga upaya rehabilitasi dan penanganan terhadap bencana alam di kawasan pesisir. Kenyataan ini perlu  diantisipasi, tidak hanya berkutat pada konsep penanganan bencana saat terjadi dan setelahnya, melainkan juga perlu adanya pencegahan-pencegahan sehingga meminimalisir jatuhnya korban baik harta maupun jiwa. “Kita semua tahu, bahwa wilayah Indonesia termasuk di pulau-pulau kecil rawan akan terjadinya bencana. Untuk itu KKP perlu kerjasama dengan BNPB yang sudah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Menurut Sharif, upaya penanggulangan bencana perlu penanganan yang profesional dan komprehensif. Tugas ini bisa dilakukan oleh badan yang memang dibentuk khusus untuk penanggulangan bencana seperti  BNPB. Apalagi tugas yang diemban BNPB tidaklah mudah, bahkan seringkali beresiko kehilangan jiwa. Untuk itu KKP memandang sangat perlu untuk bekerja sama dengan BNPB melalui kegiatan penandatangan Nota Kesepahaman . MoU meliputi beberapa ruang lingkup diantaranya, pelaksanaan mitigasi bencana,pelaksanaan penanganan darurat bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemanfaatan data, informasi dan teknologi penanggulangan bencana. “Nota kesepahaman ini juga membahas pemanfaatan penggunaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana serta monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Kepala BNPB menyambut baik atas kerjasama yang dilakukan untuk penanggulangan bencana. "Kami terbuka untuk semua instansi yang ingin bekerjasama dengan kami"ucapnya. "Sudah 32 MOU yang kami lakukan untuk Nota Kesepahaman dengan kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi" tambahnya.
Sumber: bnpb.go.id
Last Updated on Monday, 04 March 2013 03:44
 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 2 of 7


Powered by Joomla!. Designed by: lonex.com value hosting Valid XHTML and CSS.